Kalsel.radigfamedia.com, Banjarmasin – Wali Kota Banjarmasin, H. Muhammad Yamin HR, menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Tahun 2025 Regional Kalimantan yang digelar di Gedung Mahligai Pancasila, Rabu (18/6/2025). Rakor ini dipimpin langsung oleh Menteri UMKM RI, Maman Abdurrahman, bersama Wakil Menteri Helvi Moraza, dan dihadiri perwakilan bank penyalur KUR, OJK, Jamkrindo, serta berbagai instansi dari lima provinsi di Kalimantan.
Kegiatan ini menjadi forum penting dalam mengoptimalkan kualitas dan kuantitas penyaluran KUR, yang ditargetkan mencapai Rp300 triliun secara nasional pada tahun 2025, dengan penekanan pada ketepatan sasaran, guna, dan waktu.
“Ini adalah Rakor pertama di tingkat regional di era pemerintahan Presiden Prabowo. Dengan menghadirkan bank penyalur dari daerah, kita bisa mendapat gambaran langsung mengenai kendala dan potensi di lapangan,” ungkap Menteri Maman.
Dalam Rakor tersebut, hadir 14 bank penyalur dari Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Kalimantan Tengah. Di antaranya Bank Kalsel, Bank Kalbar, Bank Kalteng, serta bank nasional seperti BRI, BNI, Mandiri, dan lainnya.
Menteri Maman menjelaskan bahwa target tahun 2025 meliputi 60% penyaluran KUR untuk sektor produksi, dengan 2,34 juta debitur baru dan 1,17 juta debitur graduasi.
“Penyaluran ke sektor produksi akan memberikan dampak signifikan, mulai dari peningkatan kapasitas usaha hingga penciptaan lapangan kerja,” tegasnya.
Sementara itu, Wali Kota Yamin menyambut baik pelaksanaan Rakor dan menegaskan kesiapan Kota Banjarmasin dalam mendukung program nasional tersebut.
“Pemerintah Kota Banjarmasin berkomitmen membuka akses permodalan seluas-luasnya bagi pelaku UMKM. KUR adalah peluang emas untuk meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha,” ujar Yamin.
Ia juga menegaskan pentingnya sinergi antara pemerintah daerah, perbankan, dan instansi terkait agar KUR benar-benar menyentuh pelaku usaha yang membutuhkan.
“Kami siap terus berkoordinasi agar penyaluran KUR berjalan lancar dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Rakor ini diharapkan menjadi langkah konkret untuk memperkuat peran daerah dalam mendukung pertumbuhan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional.