Pemkab HST Gelar Bimtek PPRG, Harapakan Pembangunan yang Adil dan Inklusif

Kalsel.Radigfamedia.com, Banjarmasin – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus menunjukkan komitmen nyata dalam mewujudkan pembangunan yang inklusif dan berkeadilan.
Melalui Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana (Dinsos PPKB PPPA), Pemkab HST menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) di Hotel Rattan Inn Banjarmasin, Kamis (6/11/2025).

Kegiatan tersebut dibuka secara resmi oleh Bupati HST, Samsul Rizal, yang menegaskan pentingnya memastikan setiap kebijakan dan anggaran daerah benar-benar responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan.

“PPRG bukanlah isu yang terbatas pada perempuan semata, tetapi pendekatan pembangunan yang menempatkan keadilan sosial sebagai inti kebijakan publik,” ujar Bupati dalam sambutannya.

Bupati menekankan bahwa penerapan PPRG merupakan bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik dan berkeadilan. Menurutnya, efektivitas program pembangunan tidak hanya diukur dari besarnya anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa adil manfaatnya dirasakan oleh masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa dasar hukum penerapan PPRG telah diatur dalam berbagai regulasi nasional, di antaranya Inpres Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

“Melalui PPRG, kita belajar bahwa setiap rupiah anggaran harus memberi manfaat setara bagi semua. Ini bagian dari komitmen moral dan strategis dalam melayani masyarakat secara lebih baik,” tambahnya.

Sementara itu, Kepala Dinsos PPKB PPPA HST, Syahnidin, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan Bimtek ini diikuti oleh perwakilan dari seluruh perangkat daerah di lingkungan Pemkab HST.
Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan kapasitas aparatur dalam menyusun program dan anggaran yang lebih sensitif terhadap perbedaan kebutuhan antara laki-laki dan perempuan, guna menciptakan pembangunan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Reporter: Nor Habibah Rahmah

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *