Kalsel.Radigfamedia.com, Hulu Sungai Tengah – Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kecamatan Barabai Tahun 2027 resmi dibuka pada Selasa (10/2/2026) di Aula Kantor Camat Barabai.
Kegiatan tersebut dihadiri Staf Ahli Bupati Hulu Sungai Tengah (HST) Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Ahmad Syahruli, Anggota DPRD HST Dapil 1 Salpia Riduan, perwakilan Bappeda, Camat Barabai, Kasat Binmas Polres HST, Danramil Barabai, para kepala desa, pendamping desa, serta undangan lainnya. Kehadiran berbagai unsur ini menunjukkan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyusun arah pembangunan kecamatan ke depan.
Dalam sambutannya, Ahmad Syahruli menegaskan Musrenbang merupakan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Ia menyebut forum ini sebagai wadah musyawarah untuk merumuskan dan menyepakati program prioritas dari tingkat desa agar selaras dengan kebijakan pembangunan daerah.
“Musrenbang adalah forum untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program prioritas yang tercantum dalam daftar usulan rencana kegiatan pembangunan desa, kemudian diselaraskan dengan prioritas pembangunan daerah di tingkat kecamatan,” ujarnya.
Sementara itu, Anggota DPRD HST Salpia Riduan memaparkan kondisi APBD HST Tahun 2026 yang mengalami penyesuaian cukup besar, dari proyeksi Rp2,4 triliun menjadi Rp1,9 triliun akibat berkurangnya dana bagi hasil dari pemerintah pusat.
“PAD kita hanya sekitar Rp213 miliar. Ini tentu membuat ruang fiskal semakin terbatas dibandingkan daerah lain,” ungkapnya. Ia menekankan pentingnya sikap realistis dalam menyusun usulan program agar sesuai kemampuan anggaran.
Menurut Salpia, Musrenbang harus difokuskan pada usulan paling mendesak, selaras antar tingkat pemerintahan, serta memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Kita harus realistis dan selektif. Jangan sampai program terus diusulkan setiap tahun, tetapi tidak pernah terealisasi,” tegasnya.
Ia juga memastikan DPRD akan mengawal hasil Musrenbang melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi, termasuk penyelarasan dengan Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) DPRD agar daftar prioritas pembangunan benar-benar tepat sasaran. “Kami akan memastikan usulan masyarakat benar-benar diperjuangkan dan dikawal hingga tahap realisasi,” katanya.