Kalsel.Radigfamedia.com, Balangan – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Balangan menggelar audiensi bersama perwakilan guru yang tergabung dalam Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI), pengurus cabang khusus SMA, SMK, SLB, serta perwakilan kecamatan, Kamis (9/7/2026).
Dalam pertemuan tersebut, para guru menyampaikan berbagai aspirasi yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah daerah dan pemerintah provinsi demi meningkatkan kualitas pendidikan di Kabupaten Balangan.
Salah satu isu yang mencuat adalah penerapan sistem zonasi sekolah. Perwakilan PGRI menilai kebijakan tersebut masih menyisakan sejumlah persoalan, terutama bagi peserta didik berprestasi yang ingin melanjutkan pendidikan di sekolah tertentu.
“Selama ini masyarakat lebih memilih sekolah berkarakter. Padahal sekolah umum pada dasarnya juga telah menerapkan pendidikan karakter, hanya saja masih diperlukan penguatan, terutama dari sisi sumber daya guru,” ujar salah seorang pengurus PGRI dalam forum tersebut.
Menanggapi hal itu, Wakil Ketua II DPRD Balangan mengaku khawatir jika kondisi tersebut terus berlanjut akan mendorong semakin banyak siswa berprestasi memilih bersekolah di luar Kabupaten Balangan.
“Kita tentu tidak ingin anak-anak berprestasi justru memilih sekolah di luar daerah. Apalagi Balangan memiliki program 1.000 Sarjana yang bertujuan mencetak sumber daya manusia unggul. Ini harus menjadi perhatian bersama,” katanya.
Selain zonasi, pendidikan inklusi juga menjadi perhatian serius. Para guru menilai sekolah-sekolah penyelenggara pendidikan inklusi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama keterbatasan guru pendamping khusus serta perlunya asesmen yang lebih komprehensif bagi peserta didik berkebutuhan khusus.
Mereka menegaskan bahwa lingkungan sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi seluruh siswa tanpa adanya tindakan perundungan (bullying).
“Guru pendamping khusus masih sangat terbatas. Padahal pendidikan inklusi membutuhkan pendampingan yang optimal agar seluruh peserta didik mendapatkan layanan pendidikan yang setara,” ungkap salah satu perwakilan guru.
Dalam kesempatan itu, Wakil Ketua II DPRD Balangan menjelaskan bahwa dukungan dari sektor kesehatan, termasuk asesmen bagi anak berkebutuhan khusus, sebenarnya telah tersedia. Namun demikian, masih diperlukan pemetaan kebutuhan tenaga ahli agar layanan pendidikan inklusi dapat berjalan lebih maksimal.
Selain membahas kualitas pembelajaran, PGRI juga menyampaikan kebutuhan dukungan operasional bagi organisasi guru, berupa kendaraan dinas yang dapat digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan pendidikan.
Tak hanya itu, PGRI berharap adanya koordinasi dengan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan terkait bantuan hibah bagi SMA, SMK, dan SLB, termasuk dukungan pembiayaan kegiatan siswa seperti lomba debat, cerdas cermat, hingga praktik kerja lapangan (PKL).
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Wakil Ketua II DPRD Balangan menegaskan komitmennya untuk mengawal dan menindaklanjuti seluruh masukan yang disampaikan.
“Ada beberapa poin yang menjadi perhatian kami, yakni kebutuhan sarana dan prasarana, dukungan operasional, serta hibah kegiatan. Pada pertemuan berikutnya kami akan mengundang Dinas Pendidikan, Bagian Aset, dan Dinas Kepegawaian agar duduk bersama memetakan kebutuhan, termasuk formasi tenaga pendidik dan peserta didik. Harapannya, setiap persoalan bisa dicarikan solusi secara bersama-sama,” tegasnya.
Melalui audiensi tersebut, DPRD Balangan berharap terjalin sinergi yang semakin kuat antara legislatif, PGRI, pemerintah daerah, dan pemerintah provinsi dalam merumuskan kebijakan yang mampu meningkatkan mutu pendidikan serta menjawab berbagai tantangan yang dihadapi dunia pendidikan di Kabupaten Balangan.
Reporter: NHR