Kalsel.Radigfamedia.com, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) secara resmi menyerahkan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2026 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) HST dalam rapat paripurna di Gedung DPRD HST Lantai II, Selasa (18/8/2026).
Penyerahan rancangan tersebut menjadi bagian dari tahapan pembahasan perubahan APBD 2026 untuk menyesuaikan kebijakan anggaran daerah dengan perkembangan kondisi ekonomi, realisasi pendapatan dan belanja, serta dinamika keuangan daerah selama semester pertama tahun berjalan.
Bupati HST Samsul Rizal mengatakan, perubahan APBD dilakukan karena terdapat sejumlah asumsi awal yang tertuang dalam Kebijakan Umum Anggaran (KUA) yang sudah tidak sepenuhnya sesuai dengan perkembangan dan kondisi riil di lapangan.
“Revisi ini bertujuan menjaga kelanjutan pembangunan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat ekonomi rakyat, dan menyelesaikan program unggulan daerah,” ujar Samsul Rizal.
Ia menjelaskan, penyusunan Rancangan Perubahan APBD 2026 dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai perkembangan yang terjadi sepanjang semester pertama. Pemerintah daerah juga melakukan evaluasi terhadap target pendapatan, kebutuhan belanja, serta kemampuan pembiayaan daerah.
Dalam rancangan tersebut, pemerintah melakukan penyesuaian terhadap sasaran pendapatan daerah sekaligus menerapkan efisiensi pada sisi pengeluaran. Landasan pembiayaan juga disusun dengan memperhatikan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Dari sisi pendapatan, total pendapatan daerah dalam perubahan APBD 2026 diproyeksikan sebesar Rp1,74 triliun. Angka tersebut mengalami penurunan sekitar Rp17,18 miliar dibandingkan target sebelumnya.
Meski total pendapatan mengalami koreksi, kondisi berbeda terlihat pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). PAD HST justru diproyeksikan meningkat menjadi Rp261,55 miliar. Peningkatan tersebut menjadi salah satu indikator yang menunjukkan adanya penguatan kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang menjadi kewenangannya.
Di sisi belanja, pagu anggaran dalam perubahan APBD 2026 disesuaikan menjadi Rp1,88 triliun. Anggaran tersebut akan diarahkan untuk membiayai kebutuhan operasional pemerintahan, investasi pembangunan, dana tidak terduga, serta transfer.
Penyesuaian belanja dilakukan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pembangunan. Pemerintah daerah berupaya memastikan anggaran yang tersedia dapat diarahkan pada program dan kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, struktur pembiayaan dalam Rancangan Perubahan APBD 2026 mencatat kesenjangan anggaran sebesar Rp144,05 miliar. Nilai tersebut akan ditutup sepenuhnya melalui penggunaan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.
Bupati menegaskan, penggunaan SiLPA tersebut merupakan bagian dari strategi pembiayaan untuk menjaga keseimbangan antara pendapatan dan belanja daerah sekaligus memastikan program prioritas tetap dapat dilaksanakan.
“Kami serahkan dokumen ini guna dibahas bersama, agar lahir aturan yang tepat sasaran dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurut Samsul, pembahasan bersama DPRD menjadi bagian penting dalam proses penyempurnaan rancangan perubahan APBD. Melalui pembahasan tersebut, setiap kebijakan anggaran dapat dikaji secara lebih komprehensif, baik dari sisi kebutuhan maupun kemampuan keuangan daerah.
Dengan penyesuaian tersebut, pemerintah daerah dan DPRD HST berharap setiap rupiah anggaran yang dikelola dapat memberikan dampak maksimal bagi pembangunan HST, peningkatan kualitas pelayanan publik, penguatan ekonomi masyarakat, serta penyelesaian berbagai program unggulan daerah,
Reporter:NHR