Kalsel.radigfamedia.com, BANJARBARU – Pemerintah Kota Banjarmasin memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui optimalisasi peran aparatur kewilayahan. Komitmen tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR bersama Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Riza Muttaqin dan 52 lurah se-Kota Banjarmasin dalam kegiatan arahan Gubernur Kalimantan Selatan, Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dan Kapolda Kalimantan Selatan di Auditorium Polda Kalsel, Banjarbaru, Kamis (15/10/2026).
Kegiatan bertema Optimalisasi Peran Lurah dan Kepala Desa dalam Penanggulangan Karhutla di Provinsi Kalimantan Selatan tersebut bertujuan memperkuat koordinasi lintas sektor sekaligus meningkatkan peran strategis lurah dan kepala desa dalam upaya pencegahan, deteksi dini, serta penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah masing-masing.
Wali Kota Banjarmasin H. Muhammad Yamin HR menyampaikan apresiasi terhadap berbagai inovasi yang dikembangkan Kapolda Kalimantan Selatan dalam penanganan karhutla, khususnya metode pemadaman yang mampu menjangkau titik api hingga ke bawah permukaan tanah. Menurutnya, pendekatan tersebut menjadi langkah penting untuk memastikan kebakaran dapat ditangani secara lebih menyeluruh dan mencegah munculnya kembali titik api.
“Kami mengapresiasi inovasi Bapak Kapolda dalam pemadaman api, tidak hanya di permukaan, tetapi juga sampai ke dalam. Harapan kita, ke depan tidak terjadi lagi kebakaran hutan dan lahan seperti ini,” ujar Yamin.
Ia menjelaskan, meskipun Kota Banjarmasin tidak memiliki kawasan hutan yang luas, dampak kebakaran hutan dan lahan dari wilayah sekitar tetap dirasakan masyarakat, terutama dalam bentuk kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas sehari-hari dan berdampak terhadap kesehatan.
Sebagai langkah antisipasi, Pemerintah Kota Banjarmasin bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, serta unsur relawan telah meningkatkan kesiapsiagaan melalui pemantauan wilayah dan penyiapan posko siaga di sejumlah kawasan strategis, yakni Banjarmasin Utara, Banjarmasin Timur, dan Banjarmasin Selatan.
“Kami bersama Pak Kapolresta, BPBD, dan rekan-rekan Damkar terus memantau wilayah perbatasan. Posko siaga juga sudah disiapkan untuk mendukung penanganan kebakaran,” jelasnya.
Selain kesiapsiagaan penanganan kebakaran, Yamin juga mengingatkan masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Warga diimbau mengurangi aktivitas di luar ruangan ketika kondisi udara memburuk dan menggunakan masker apabila harus melakukan aktivitas di luar rumah.
“Kalau memang mendesak dan harus keluar, gunakan masker dan tetap memperhatikan kesehatan,” imbaunya.
Sementara itu, Kapolresta Banjarmasin Kombes Pol. Riza Muttaqin mengungkapkan bahwa berdasarkan data BPBD Kota Banjarmasin, tercatat sekitar 77 kejadian kebakaran lahan sejak Agustus hingga pertengahan Oktober 2026. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ancaman kebakaran lahan tetap perlu mendapat perhatian serius meskipun Banjarmasin tidak memiliki kawasan hutan yang luas.
Polresta Banjarmasin juga turut terlibat dalam Operasi Amanusa Intan II sebagai bentuk dukungan terhadap upaya penanggulangan karhutla melalui koordinasi dan sinergi bersama pemerintah daerah, BPBD, serta unsur relawan.
“Walaupun Banjarmasin tidak memiliki hutan, ada lahan yang terbakar. Karena itu, kami bersinergi dengan Pemko, BPBD, dan relawan untuk melakukan penanganan, termasuk di wilayah perbatasan,” kata Riza.
Dalam kesempatan tersebut, Riza turut menyoroti keterbatasan sarana dan prasarana pemadaman, khususnya ketika kebakaran terjadi di lokasi yang sulit dijangkau kendaraan pemadam. Kondisi geografis dan akses jalan yang terbatas, terutama pada lahan di sekitar atau di belakang kawasan permukiman, menjadi tantangan tersendiri dalam proses penanganan kebakaran.
Ia berharap adanya dukungan tambahan peralatan pemadaman, seperti pompa air atau alkon dan selang pemadam, sehingga petugas bersama relawan tetap dapat menjangkau dan menangani titik api meskipun kendaraan pemadam tidak dapat masuk ke lokasi.
“Mudah-mudahan dari Pemko bisa membantu peralatan seperti alkon dan selang, sehingga ketika kendaraan tidak bisa masuk ke lokasi, kami bersama relawan tetap bisa melakukan pemadaman,” harapnya.
Melalui penguatan koordinasi dan sinergi antara pemerintah provinsi, pemerintah kota, aparat keamanan, lurah, kepala desa, serta masyarakat, upaya pencegahan dan penanggulangan karhutla di Kalimantan Selatan diharapkan semakin efektif.
Bagi Kota Banjarmasin, kesiapsiagaan tersebut tidak hanya berorientasi pada penanganan kebakaran di wilayah sendiri, tetapi juga pada upaya mengantisipasi dampak kebakaran dari daerah sekitar. Dengan pemantauan wilayah yang berkelanjutan, dukungan sarana pemadaman, serta keterlibatan aktif aparatur kewilayahan dan masyarakat, risiko bencana karhutla dan dampaknya terhadap lingkungan maupun kesehatan masyarakat diharapkan dapat diminimalkan.