Kalsel.Radigfamedia.com, Jakarta -Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus menunjukkan komitmen dalam memperkuat sistem birokrasi melalui pengelolaan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang lebih profesional dan akuntabel. Hal ini tercermin dalam kegiatan koordinasi dan diskusi strategis yang dipimpin langsung oleh Bupati HST, Samsul Rizal, bersama perwakilan dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang diwakilkan oleh Deputi Pengawasan dan Pengendalian Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dilaksanakan di Hotel Dafam Enkadeli pada Jum’at (11/4/2025).
Pertemuan tersebut menjadi wadah penting untuk membahas berbagai aspek manajemen ASN, mulai dari perencanaan kebutuhan pegawai, proses rekrutmen, pengembangan kompetensi, hingga mekanisme evaluasi kinerja. Dalam forum tersebut, BKN turut memberikan paparan terkait kebijakan nasional terbaru mengenai tata kelola kepegawaian yang harus diterapkan di daerah.
Diskusi juga menyoroti Surat Edaran Kepala BKN Nomor 7 Tahun 2024 yang memungkinkan digital dalam sistem kepegawaian melalui Aplikasi I-MUT. Penggunaan I-MUT Diharapkan dapat menciptakan proses mutasi ASN lebih cepat, efisien, dan bebas dari praktik maladministrasi. Pemerintah Kabupaten HST pun menyambut baik upaya BKN dalam mendorong percepatan integrasi data kepegawaian melalui platform digital nasional.
Dalam pembahasan, Bupati HST menekankan pentingnya pengelolaan ASN yang tidak hanya patuh regulasi, tetapi juga mampu menjawab tantangan pembangunan daerah. Kinerja aparatur harus diorientasikan pada pelayanan publik yang berkualitas dan mampu beradaptasi dengan perubahan zaman.
Materi yang disampaikan oleh BKN juga menekankan pentingnya meritokrasi dalam pengambilan keputusan kepegawaian. Penempatan pegawai harus didasarkan pada kompetensi, kualifikasi, dan integritas, guna menciptakan birokrasi yang profesional dan berdaya saing.
Kegiatan ini turut dihadiri oleh Sekretris Daerah Kab. HST, Asisten III, Sekertaris Bappelitbangda, pejabat pengelola kepegawaian, serta tim teknis dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten HST. Forum ini diharapkan menjadi langkah nyata dalam mendorong reformasi birokrasi yang berkelanjutan, serta menjadi pedoman bagi perangkat daerah dalam melaksanakan pengelolaan ASN secara lebih baik.
Dengan adanya sinergi antara pemerintah daerah dan BKN, Hulu Sungai Tengah optimis mampu menciptakan sistem manajemen ASN yang modern, adil, dan transparan demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif.
Reporter: Nor Habibah Rahmah