Kalsel.Radigfamedia.com, Hulu Sungai Tengah – Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Paralegal Pos Bantuan Hukum (Posbakum) Desa dan Kelurahan Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) resmi dibuka sebagai upaya meningkatkan kapasitas layanan hukum di tingkat masyarakat. Kegiatan ini berlangsung selama tiga hari dari tanggal 18–20 Desember 2025, dipusatkan di Balai Rakyat Barabai, pada Kamis (18/12/2025).
Kegiatan ini dilaksanakan secara kolaboratif oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum RI, LKBHuWK Kalimantan Selatan, serta Pemerintah Kabupaten HST. Kegiatan ini menjadi bagian dari komitmen bersama dalam memperluas akses keadilan hingga ke desa dan kelurahan.
Acara pembukaan dihadiri langsung oleh Bupati HST Samsul Rizal, Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Provinsi Kalimantan Selatan, serta perwakilan Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum untuk Wanita dan Keluarga. Sejumlah narasumber dari berbagai instansi turut dilibatkan, di antaranya Dinas PMD HST, Polres HST, Kejaksaan Negeri HST, dan Bagian Hukum Setda HST.
Sebanyak 169 peserta mengikuti diklat ini, terdiri dari 161 perwakilan desa dan 8 perwakilan kelurahan yang tersebar di 11 kecamatan se-Kabupaten HST. Seluruh peserta telah mengantongi Surat Keputusan (SK) dari Kepala Desa atau Lurah dan akan dibekali pengetahuan serta keterampilan praktis dalam menjalankan peran sebagai paralegal di wilayah masing-masing.
Diklat ini bertujuan untuk meningkatkan kompetensi hukum dasar para pengelola Posbakum, memperkuat peran mereka dalam memberikan konsultasi dan pendampingan hukum, serta mendukung program pemerintah daerah dalam memperluas akses keadilan. Peserta juga dilatih untuk mengidentifikasi, mencatat, dan menyampaikan permasalahan hukum masyarakat secara tepat dan bertanggung jawab.
Dalam sambutannya, Bupati HST Samsul Rizal menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam terselenggaranya kegiatan ini,
“Saya menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang menyelenggarakan acara ini, yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas paralegal dalam memberikan pelayanan hukum yang adil dan berkelanjutan,” ujarnya.
Ia menambahkan, “Posbakum merupakan garda terdepan layanan hukum di tingkat desa, terutama bagi masyarakat kurang mampu guna menjamin hak atas akses keadilan.” Sambutan yang diselingi humor tersebut pun disambut tawa dan antusiasme para hadirin.
Reporter: Nor Habibah Rahmah