Kalsel.Radigfamedia.com, Kendari – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, menekankan pentingnya percepatan validasi data pertanahan di Sulawesi Tenggara sebagai langkah strategis untuk menyelesaikan berbagai persoalan agraria. Hal ini disampaikannya saat memberikan pengarahan kepada jajaran Kantor Wilayah (Kanwil) BPN Provinsi Sulawesi Tenggara, Rabu (28/05/2025).
Menurut Nusron, percepatan validasi data pertanahan tidak hanya dapat mencegah potensi konflik, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan publik. Ia meminta jajarannya agar memanfaatkan momentum digitalisasi sebagai pendorong transformasi sistem kerja.
“Saya minta tolong, dalam validasi data pertanahan ini harus ada strategi khusus untuk penyelesaiannya. Mumpung saat ini kita sedang bermigrasi ke sistem digital, ini momentum yang harus dimanfaatkan,” tegas Nusron.
Menteri Nusron juga mengingatkan bahwa mayoritas tugas Kementerian ATR/BPN berkaitan langsung dengan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyoroti dua persoalan utama yang kerap dikeluhkan masyarakat, yakni lambatnya proses dan pungutan liar (pungli).
Untuk itu, ia menekankan pentingnya reformasi proses bisnis melalui penyederhanaan alur layanan, pemanfaatan teknologi informasi, serta penguatan sumber daya manusia (SDM).
“Sistem IT-nya harus diperkuat, tapi juga SDM-nya perlu ditingkatkan kapasitas dan integritasnya. Model bisnis kita harus akurat, prudent, akuntabel, dan transparan,” jelasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Menteri Nusron mengungkapkan bahwa pihaknya tengah menyiapkan Rancangan Peraturan Menteri (Rapermen) yang akan mengatur jalur karier Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan ATR/BPN. Rapermen ini juga mencakup sistem rotasi, mutasi, dan sertifikasi manajemen risiko.
“Ini penting agar kita punya SDM yang siap menghadapi tantangan pelayanan pertanahan di masa depan,” ujarnya.
Ia juga mendorong pengembangan kapasitas secara menyeluruh, mulai dari Kepala Kantor Pertanahan (Kantah), Kepala Seksi, hingga petugas loket.
Selain peningkatan internal, Nusron menekankan pentingnya sinergi antara eksekutif dan legislatif. Ia berharap adanya kerja sama erat, khususnya dengan Komisi II DPR RI, guna mendukung keberhasilan berbagai program strategis pertanahan.
“Saya harap ada kerja sama yang bersifat simbiosis mutualisme antara kita dan legislatif. Ini bagian dari kolaborasi kebangsaan,” ucapnya.
Turut hadir dalam kegiatan ini, Direktur Jenderal Tata Ruang Suyus Windayana, Staf Khusus Bidang Komunikasi Strategis dan Kerja Sama Antarlembaga Muda Saleh, Kepala Biro Humas dan Protokol Harison Mocodompis, Sekretaris Dirjen Tata Ruang Reny Windyawati, serta Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bahtra dan Kepala Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tenggara Rahmat beserta jajaran.