Kalsel.Radigfamedia.com, Hulu Sungai Tengah – Pengendalian inflasi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) terus menjadi fokus utama pemerintah daerah karena berpengaruh langsung terhadap daya beli dan kesejahteraan masyarakat. Kesamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai penting, terutama dalam mengendalikan komoditas lokal yang menjadi penyumbang utama inflasi. Hal tersebut dibahas dalam Rapat Koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten HST yang digelar di Auditorium Setda HST pada Senin pagi (9/2/2026).
Rapat ini bertujuan menyusun langkah konkret pengendalian inflasi berdasarkan kondisi riil perkembangan harga dan struktur ekonomi daerah. Dalam sambutannya, Bupati HST Samsul Rizal yang diwakili oleh Wakil Bupati HST Gusti Rosyadi Elmi menegaskan bahwa meskipun inflasi sebagian besar menjadi kewenangan pemerintah pusat, daerah tetap memiliki peran strategis.
“Inflasi kita, pertama dulu bahwa urusan inflasi ini porsi besarnya jujur memang pusat, porsi besarnya. Tapi ada juga terkait peran daerah, Saya menyoroti komoditas lokal seperti beras, lombok, dan ikan yang berkontribusi signifikan terhadap pergerakan indeks harga konsumen” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten HST Deddy Winarno memaparkan hasil review inflasi Januari serta perkembangan harga pada Februari 2026. Ia menjelaskan bahwa komoditas penyumbang inflasi di HST berasal dari bahan konsumsi dan jasa.
“Komoditas inflasi berupa bahan konsumsi dan jasa. Semakin maju kota, semakin banyak dan variatif komoditas suatu daerah,” jelasnya.
Deddy juga menegaskan bahwa inflasi tidak hanya persoalan angka statistik, tetapi menyangkut hajat hidup masyarakat luas. Menurutnya, pola konsumsi masyarakat dan harga yang digunakan konsumen turut memengaruhi dinamika inflasi daerah.
“Inflasi menyangkut hajat hidup seluruh masyarakat. Inflasi memengaruhi daya beli dan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.
Hal ini sejalan dengan kondisi sosial ekonomi HST, di mana sekitar 5 persen penduduk tergolong miskin dan 38 persen lainnya masuk kategori rentan miskin.
Melalui rapat koordinasi ini, pemerintah daerah diharapkan mampu menetapkan kebijakan pengendalian inflasi yang tepat sasaran berdasarkan data yang akurat. Fokus intervensi diarahkan pada komoditas penyumbang inflasi agar stabilitas harga dapat terjaga dan kelompok rentan tidak semakin tertekan oleh kenaikan biaya hidup di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.