Kalsel.Radigfamedia.com, Hulu Sungai Tengah – Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) menunjukkan komitmen yang semakin kuat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik. Melalui Forum Konsultasi Publik Penyusunan Standar Pelayanan Dinas PUPR Tahun 2025, Sekretaris Daerah HST, Muhammad Yani, menegaskan pentingnya penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang terukur dan transparan demi menciptakan layanan yang efisien dan akuntabel.
Kegiatan ini digelar pada Selasa (8/7/2025) di Auditorium Bupati HST, dan dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, mulai dari SKPD, camat, akademisi dari Fakultas Teknik Universitas Lambung Mangkurat (ULM), hingga unsur masyarakat.
“Dengan SOP yang jelas, pelayanan tidak lagi mengandalkan komunikasi informal. Respons atas kerusakan jalan, sumbatan sungai, dan kebutuhan teknis lainnya akan jauh lebih cepat dan terstruktur,” tegas Sekda Muhammad Yani.
Dalam forum tersebut, Muhammad Yani juga memaparkan bahwa Pemkab HST terus melakukan pembenahan internal, termasuk melalui pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di bawah Dinas PUPR. UPT ini kini berfokus pada pemeliharaan infrastruktur seperti jalan, jembatan, sungai, drainase, air limbah, dan alat berat.
Menurutnya, keberadaan UPT diharapkan dapat mempercepat respons terhadap kerusakan infrastruktur atau kondisi darurat, tanpa perlu menunggu proses penganggaran rutin.
Lebih lanjut, Yani menegaskan bahwa standar pelayanan publik memiliki peran krusial dalam mendorong transparansi dan akuntabilitas, apalagi hal ini telah menjadi perhatian dalam hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
“Kami juga mengajak masyarakat ikut berbagi pengalaman dan pendapat sebagai kontrol sosial untuk mengevaluasi layanan pemerintah,” tambahnya.
Terkait sektor perizinan di bidang tata ruang, Sekda HST menyoroti pentingnya pemetaan zona yang lebih jelas. Saat ini, masih ada sejumlah wilayah yang belum memiliki peruntukan definitif, sehingga berpotensi menghambat masuknya investasi.
Upaya ini sejalan dengan target pemerintah daerah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mendukung pembangunan berkelanjutan.
Reporter: Nor Habibah Rahmah