Kalsel.Radigfamedia.com, Banjarmasin – Pemerintah Kota Banjarmasin terus berupaya meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengoptimalkan Monitoring Center for Prevention (MCP) 2025, sebuah sistem yang dikembangkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengukur efektivitas pencegahan korupsi di daerah.
Sekretaris Daerah Kota Banjarmasin, Ikhsan Budiman, menegaskan bahwa MCP bukan sekadar alat evaluasi, tetapi juga sarana refleksi untuk mengukur sejauh mana pemerintah daerah telah menjalankan tata kelola yang profesional dan bersih dari korupsi.
“MCP ini merupakan alat kontrol terhadap indikator-indikator yang harus dipenuhi oleh daerah. Terdapat delapan area utama yang menjadi fokus, seperti perencanaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik. Dari situ, ada 11 indikator yang akan dievaluasi. Ini bukan hal baru bagi pemerintah daerah, karena sebagian besar sudah menjadi bagian dari rutinitas kami,” ujar Ikhsan saat mengikuti peluncuran MCP 2025 secara daring dari Banjarmasin Command Center (BCC), Rabu (5/3).
MCP 2025, Bukan Sekadar Laporan Administratif
Ikhsan menambahkan bahwa MCP seharusnya tidak dipandang sebagai beban administratif, melainkan sebagai kesempatan bagi daerah untuk menunjukkan komitmen dalam tata kelola pemerintahan yang lebih baik.
“Banyak yang menganggap MCP hanya laporan tahunan, padahal esensinya jauh lebih dalam. Melalui MCP, kita berbagi praktik baik dengan KPK dan daerah lain, sehingga bisa menjadi referensi dalam memperbaiki kebijakan ke depan,” jelasnya.
Menurutnya, MCP juga dapat menjadi tolak ukur bagi masyarakat dalam menilai sejauh mana pemerintah daerah berkomitmen dalam mencegah praktik korupsi.
“Ketika indikator MCP terpenuhi dengan baik, artinya pelayanan publik juga semakin transparan dan akuntabel. Misalnya, dalam pengadaan barang dan jasa, jika sistemnya terbuka dan sesuai aturan, tentu potensi penyalahgunaan bisa ditekan,” tambah Ikhsan.
Masyarakat Berperan dalam Pengawasan
Lebih lanjut, Ikhsan mengajak masyarakat untuk lebih aktif dalam mengawasi serta memanfaatkan data yang tersedia. Hasil evaluasi MCP bukan hanya ditujukan bagi pemerintah daerah, tetapi juga dapat digunakan oleh masyarakat untuk mengajukan kritik dan saran terhadap kebijakan yang berjalan.
Keikutsertaan Kota Banjarmasin dalam MCP 2025 menegaskan komitmen pemerintah kota untuk terus memperbaiki sistem birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, Ikhsan mengingatkan bahwa keberhasilan MCP tidak hanya bergantung pada pemenuhan indikator semata, tetapi juga pada keterlibatan semua pihak, termasuk masyarakat.
“Kami di pemerintah daerah akan terus menjalankan tugas sesuai regulasi, tetapi pengawasan dari masyarakat juga sangat penting. Jangan hanya melihat skor MCP, tetapi juga ikut mengawasi implementasinya di lapangan,” tutup Ikhsan.
Peluncuran MCP 2025 ini juga diikuti oleh Inspektur Kota Banjarmasin, Dolly Syahbana, serta pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemerintah Kota Banjarmasin secara daring. Dengan adanya sistem ini, diharapkan tata kelola pemerintahan di daerah semakin baik, transparan, dan masyarakat dapat merasakan manfaatnya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari.