Kalsel.Radigfamedia.com, Hulu Sungai Tengah – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menjadi sorotan publik tak lama setelah dilantik. Dalam rapat kerja perdananya dengan Komisi XI DPR, anggota DPR dari PDIP, Harris Turino, secara langsung menyindir Purbaya atas popularitasnya yang langsung melejit.
“Ini pertama-tama selamat pak, dua hari jadi menteri, sekaligus dua hari bapak jadi orang yang paling viral seluruh Indonesia,” sindir Harris dalam rapat di Jakarta, Rabu (10/9/2025).
Menurut Harris, viralnya Purbaya disebabkan oleh responsnya terhadap tuntutan “17+8” serta proyeksi ekonomi pemerintah. Harris menyoroti bahwa target pertumbuhan ekonomi 5,4% pada tahun 2026 terasa ironis, mengingat masih adanya PHK dan lemahnya daya beli masyarakat.
Menkeu Purbaya Minta Maaf atas Pernyataannya
Menanggapi kontroversi yang muncul, Purbaya Yudhi Sadewa menyampaikan permohonan maaf. Pernyataan yang memicu gelombang kritik adalah ketika ia menyebut tuntutan “17+8” sebagai “suara sebagian kecil rakyat kita.”
Purbaya menjelaskan bahwa ia tidak bermaksud meremehkan. “Bukan sebagian kecil. Maksudnya begini, ketika ekonomi agak tertekan, kebanyakan masyarakat yang merasa susah, bukan sebagian kecil ya. Mungkin sebagian besar kalau sudah sampai turun ke jalan. Jadi kuncinya di situ,” jelasnya.
Ia menegaskan komitmennya untuk memperbaiki perekonomian demi menciptakan lapangan kerja dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat. “Kalau kemarin salah ngomong, saya minta maaf,” tambahnya.
Pernyataan Lengkap Purbaya soal Tuntutan 17+8
Sebelumnya, pada Senin (8/9/2025), Purbaya sempat menanggapi tuntutan “17+8” yang mencuat pasca-aksi demonstrasi. Kala itu, ia menyampaikan bahwa tuntutan tersebut akan hilang dengan sendirinya jika pemerintah berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi tinggi.
“Once, saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6 persen, 7 persen (tuntutan) itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan mendemo,” ucap Purbaya.
Purbaya mengaku kaget saat pernyataannya menjadi viral, namun ia menganggapnya sebagai proses edukasi. Ia berjanji akan lebih berhati-hati dalam berkomunikasi di masa mendatang demi memudahkan masyarakat memahami program pemerintah.