Kalsel.Radigfamedia.com, Balangan – DPRD Kabupaten Balangan mulai mengawal penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027 dengan menggelar Rapat Paripurna penyampaian Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Selasa (14/7/2026).
Rapat paripurna yang dipimpin Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati tersebut menjadi tahapan awal pembahasan APBD 2027 yang akan menentukan arah kebijakan pembangunan daerah pada tahun mendatang. Turut hadir Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), anggota DPRD, kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), perwakilan instansi vertikal, serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan itu, Pemerintah Kabupaten Balangan memproyeksikan kemampuan APBD Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp2,795 triliun. Anggaran tersebut dirancang untuk mendukung empat prioritas pembangunan daerah yang telah diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sekaligus sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan Provinsi Kalimantan Selatan.
Wakil Bupati Balangan H. Akhmad Fauzi mengatakan, empat prioritas pembangunan tersebut meliputi penguatan layanan dasar kepada masyarakat, penguatan ekonomi daerah, peningkatan kualitas lingkungan hidup dan transportasi, serta penguatan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel.
“Seluruh SKPD kami minta menyusun program yang tepat sasaran agar anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Kami juga berharap DPRD dapat memberikan masukan konstruktif dalam pembahasan KUA-PPAS ini,” ujar Fauzi.
Sementara itu, Ketua DPRD Balangan Hj. Lindawati menegaskan DPRD akan menjalankan fungsi penganggaran secara optimal melalui pembahasan bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Menurutnya, setiap usulan program akan dikaji secara menyeluruh agar selaras dengan kebutuhan masyarakat serta kemampuan keuangan daerah.
“Kami ingin memastikan setiap rupiah dalam APBD benar-benar digunakan untuk program yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Karena itu, pembahasan akan dilakukan secara cermat, objektif, dan mengedepankan kepentingan daerah,” kata Lindawati.
Ia juga mengapresiasi Pemerintah Kabupaten Balangan yang telah menyampaikan dokumen KUA-PPAS sesuai jadwal sehingga proses penyusunan APBD dapat berjalan tepat waktu sesuai tahapan yang telah ditetapkan.
Setelah rapat paripurna, Badan Anggaran (Banggar) DPRD bersama TAPD akan melanjutkan pembahasan secara rinci terhadap arah kebijakan anggaran, plafon belanja, hingga program-program prioritas yang nantinya dituangkan dalam APBD Tahun Anggaran 2027.
Melalui proses tersebut, DPRD Balangan berkomitmen memastikan setiap alokasi anggaran tidak hanya mampu mendukung target pembangunan daerah, tetapi juga menjawab kebutuhan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Kabupaten Balangan.